PANGKALPINANG – Pemerintah Kota Pangkalpinang mulai memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi banjir menjelang musim penghujan. Tak sekadar melihat kondisi dari balik meja, Wali Kota Pangkalpinang Prof. Saparudin Masyarif bersama Wakil Wali Kota Dessy Ayutrisna turun langsung meninjau kawasan rawan banjir di Rejosari, Kecamatan Pangkalbalam, Jumat (30/10/2026).
Peninjauan di sekitar Jembatan Jalan Nila RT 09, RW 03 tersebut dilakukan setelah keduanya mengikuti kegiatan Gotong Royong Jumat Asri bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD).
Di lokasi, persoalan banjir yang selama ini dikeluhkan masyarakat menjadi perhatian serius. Selain dipengaruhi tingginya curah hujan, kawasan tersebut juga menghadapi persoalan pasang air laut yang kerap menyebabkan air meluap hingga menggenangi permukiman warga.
Prof. Saparudin mengatakan, peninjauan lapangan menjadi bagian penting untuk mengetahui kondisi sebenarnya sekaligus mengidentifikasi kendala yang selama ini menghambat penanganan banjir.
Menurutnya, kombinasi hujan deras dan pasang air laut membuat kawasan Rejosari memiliki kerawanan tersendiri. Karena itu, langkah pencegahan harus dilakukan lebih awal, bukan menunggu sampai banjir kembali merendam rumah warga.
“Persoalan banjir ini tidak bisa kita tangani hanya dengan melihat laporan. Kita harus turun langsung, melihat kondisi saluran, mengetahui hambatannya, kemudian mencari langkah penyelesaian yang bisa dilakukan secara bertahap,” ujar Prof. Saparudin.
Ia menegaskan, kebersihan saluran air, bandar, dan sungai harus menjadi perhatian bersama. Terlebih, periode November hingga Januari diperkirakan memasuki musim dengan intensitas hujan yang relatif tinggi.
Namun, hasil peninjauan juga mengungkap persoalan yang tidak sederhana. Pemkot Pangkalpinang selama ini menghadapi keterbatasan akses untuk mengerahkan alat berat dalam membersihkan aliran sungai.
Sebagian kawasan di sepanjang tepi sungai telah dipadati bangunan sehingga jalur inspeksi yang semestinya menjadi akses pemeliharaan tidak lagi tersedia.
“Kita sudah beberapa kali merencanakan pembersihan menggunakan alat berat, tetapi aksesnya menjadi kendala karena jalur inspeksi sudah tidak tersedia. Ini menjadi perhatian kita bersama.
Kami mengimbau masyarakat agar tidak mendirikan bangunan di sempadan sungai sehingga fungsi sungai tetap terjaga dan pemeliharaan bisa dilakukan dengan baik,” jelasnya.
Untuk sementara, pembersihan saluran masih mengandalkan tenaga manual melalui kegiatan gotong royong masyarakat bersama pemerintah kecamatan dan kelurahan.
Di sisi lain, Pemkot Pangkalpinang tengah menyiapkan langkah yang lebih terstruktur. Mulai 2027, pemerintah berencana membentuk satuan tugas (satgas) kebersihan saluran air di bawah koordinasi Dinas Pekerjaan Umum (PU).
Satgas tersebut direncanakan ditempatkan di setiap kecamatan dengan melibatkan tenaga khusus yang bertugas menjaga kebersihan bandar, selokan, dan saluran air secara berkala.
Langkah ini diharapkan tidak hanya membantu mengurangi sumbatan aliran air, tetapi juga membangun sistem pemeliharaan lingkungan yang lebih konsisten dan berkelanjutan.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Pangkalpinang Dessy Ayutrisna menekankan bahwa upaya mengurangi risiko banjir membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan warga dalam menjaga kebersihan lingkungan.
“Penanganan banjir bukan hanya soal memperbaiki saluran ketika sudah terjadi genangan. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita menjaga lingkungan sejak awal. Saluran air harus bersih, sampah tidak boleh dibuang sembarangan, dan budaya gotong royong perlu terus kita hidupkan,” ujar Dessy.
Ia juga mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap kondisi lingkungan di sekitar tempat tinggal masing-masing. Peran RT, RW, lurah, dan camat dinilai penting dalam membangun kesadaran sekaligus menggerakkan warga melakukan pembersihan secara rutin.
“Kami ingin masyarakat menjadi bagian dari solusi. Pemerintah hadir untuk melakukan pembenahan, tetapi kepedulian warga juga sangat menentukan. Kalau lingkungan dijaga bersama, risiko banjir bisa kita tekan dan kenyamanan masyarakat dapat lebih terpelihara,” tambahnya.
Selain Rejosari, Pemkot Pangkalpinang turut memberikan perhatian terhadap sejumlah kawasan yang memiliki potensi kerawanan banjir, di antaranya Gedung Nasional, Kampung Bintang, dan kawasan sekitar Pasar Pagi.
Peninjauan tersebut menjadi pengingat bahwa persoalan banjir membutuhkan penanganan menyeluruh, mulai dari pembenahan infrastruktur, pemeliharaan saluran, penataan kawasan sungai hingga perubahan perilaku masyarakat.
Bagi Pemkot Pangkalpinang, langkah antisipasi yang dilakukan sejak dini diharapkan dapat meminimalkan dampak banjir, terutama terhadap rumah, aktivitas ekonomi, dan kenyamanan warga.
Pemerintah pun mengajak masyarakat untuk tidak menjadikan kebersihan lingkungan sekadar kegiatan seremonial, melainkan kebiasaan bersama demi Pangkalpinang yang lebih bersih, aman, dan tangguh menghadapi musim penghujan.
Red. Anas
