MNCCTV NEWS
BANGKA SELATAN — Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mendorong pemerintah memastikan pemulihan korban kebakaran di Dusun Serdang, Desa Jelutung II, Kabupaten Bangka Selatan, berjalan menyeluruh.
Tak hanya membangun kembali rumah, pemenuhan kebutuhan dasar, kepastian administrasi kependudukan dan pertanahan, serta pemulihan ekonomi warga juga harus menjadi prioritas.
Dalam pengawasan lapangan pada Kamis (15/10/2026),
Ombudsman mengapresiasi respons cepat pemerintah daerah pada masa tanggap darurat. Namun, masih ditemukan kekurangan kasur, selimut, dan air bersih bagi pengungsi.
Koordinasi lintas instansi melalui Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) juga dinilai belum optimal.
Plt. Kepala Perwakilan Ombudsman Babel, Kgs Chris Fither, menegaskan bahwa penanganan bencana tidak boleh berhenti pada respons awal, tetapi harus berlanjut hingga seluruh kebutuhan warga terpenuhi.
“Kebutuhan warga terdampak harus dikelola dengan baik dan terkoordinasi, tidak hanya sebatas di masa tanggap darurat, tetapi terus dikawal sampai proses pemulihan benar-benar usai,” ujarnya.
Ombudsman turut mendorong kajian yang matang untuk pembangunan Hunian Sementara (Huntara), termasuk penentuan lokasi, kelayakan sarana, dan pendataan warga berdasarkan kondisi riil di lapangan.
Selain pembangunan hunian, pemerintah diminta memastikan pengurusan kembali dokumen kependudukan, kepastian administrasi pertanahan, serta keberlanjutan ekonomi masyarakat melalui koordinasi antarinstansi.
Seluruh temuan telah disampaikan dalam rapat evaluasi yang dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan. Ombudsman Babel berkomitmen mengawal akuntabilitas pelayanan publik hingga pemulihan tuntas.
Masyarakat terdampak juga diimbau melapor melalui saluran resmi Ombudsman Babel apabila mengalami penundaan pelayanan berlarut, diskriminasi, atau tidak memperoleh hak pelayanan dasar.
Bagi korban kebakaran Dusun Serdang, pemulihan bukan sekadar membangun kembali rumah, melainkan memastikan mereka dapat kembali hidup dengan aman, bermartabat, dan memiliki kepastian hak.
Tak hanya membangun kembali rumah, pemenuhan kebutuhan dasar, kepastian administrasi kependudukan dan pertanahan, serta pemulihan ekonomi warga juga harus menjadi prioritas.
