Kerinci MNCCTNews.com – Suasana penolakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Desa Pulau Pandan dan Desa Karang Pandan, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci, kembali memanas. Pasca kericuhan yang terjadi pada Kamis (21/8), aparat kepolisian mengamankan tujuh orang warga yang diduga terlibat dalam aksi tersebut.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, warga yang diamankan merupakan masyarakat setempat dengan profesi beragam, mulai dari petani hingga wiraswasta.
“Malam tadi ada dua orang yang dibawa, kemudian pagi harinya lima orang lagi ikut diamankan,” ungkap salah seorang warga.
Warga menegaskan bahwa aksi yang mereka lakukan murni sebagai bentuk perjuangan untuk mempertahankan hak masyarakat, sekaligus menolak proyek yang dianggap dapat merugikan mereka.
“Kami hanya menuntut keadilan. Jangan sampai masyarakat dirugikan dengan adanya proyek PLTA ini,” ujar salah satu peserta aksi.
Adapun tujuh warga yang diamankan masing-masing berinisial M (61), W (61), FS (48), P (41), J (38), T (57), dan MH (55). Mayoritas dari mereka merupakan petani asal Desa Pulau Pandan.
Kasat Reskrim Polres Kerinci, AKP Very Prasetyawan, saat dikonfirmasi membenarkan adanya penangkapan tujuh warga tersebut. Namun, ia belum merinci alasan penahanan.
“Ya,” jawabnya singkat.
Sementara itu, aparat menegaskan langkah pengamanan dilakukan untuk menjaga ketertiban. Aksi unjuk rasa sempat diwarnai lemparan batu dan aksi dorong dengan aparat, sehingga polisi terpaksa menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa.
Akibat insiden tersebut, satu unit mobil dilaporkan mengalami kerusakan setelah kaca depannya pecah terkena lemparan batu.
Proyek PLTA sendiri direncanakan sebagai bagian dari program penyediaan energi bersih dan peningkatan ketahanan listrik daerah. Meski demikian, sebagian masyarakat menilai pembangunan tersebut berpotensi menimbulkan dampak sosial dan lingkungan, terutama terhadap lahan pertanian dan pemukiman warga.
Dengan adanya peristiwa ini, harapan publik tertuju pada adanya dialog terbuka antara pemerintah, pihak pengembang, dan masyarakat agar konflik tidak semakin meluas.
＼ Get the latest news ／
