Jakarta, MNCCTVNews.com – Senator asal Jambi, Dra. Hj. Elviana, M.Si., melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan sentralisasi pengelolaan sumber daya alam (SDA) oleh pemerintah pusat dalam rapat kerja antara Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Selasa (7/5), di Ruang Rapat Komite IV, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Dalam forum tersebut, Elviana memperingatkan bahwa jika kewenangan daerah terus dikebiri, Indonesia terancam menghadapi “kegelapan” akibat tidak optimalnya pengelolaan SDA yang berbasis pada kebutuhan dan potensi lokal.
“Menteri Bappenas kaget ketika saya bilang, Indonesia benar-benar akan gelap jika pemerintah pusat tidak mau menyerahkan urusan pengelolaan kekayaan alam daerah ke pemerintah daerah,” ujar Elviana tegas di hadapan peserta rapat yang terdiri dari para senator seluruh Indonesia.
Elviana menyoroti bahwa selama ini banyak daerah kaya SDA seperti Jambi, Sumatera Barat, Kalimantan, dan Papua belum menikmati hasil kekayaan alam yang seharusnya menjadi hak mereka. Menurutnya, otonomi daerah sebagaimana dijamin dalam konstitusi harus diwujudkan secara nyata, termasuk dalam pengelolaan SDA.
Ia juga menyinggung ketimpangan kebijakan fiskal yang membuat daerah hanya menjadi objek pembangunan. Ia mendorong agar kementerian dan lembaga pusat membuka ruang dialog yang inklusif dan melibatkan pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan strategis, termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045.
Lebih lanjut, Elviana mengingatkan bahwa tanpa pelibatan aktif daerah, risiko krisis energi dan kerusakan lingkungan akan semakin besar. Ia mencontohkan sejumlah kasus kerusakan ekologis akibat aktivitas pertambangan dan deforestasi yang tidak melibatkan pemerintah daerah secara memadai dalam proses pengawasan.
“Daerah tahu betul bagaimana menjaga kelestarian lingkungannya. Berikan kepercayaan itu. Jangan semua dikendalikan dari pusat, sementara masyarakat di daerah justru menanggung kerusakan dan ketimpangan,” tandasnya.
Rapat kerja ini menjadi momentum strategis bagi DPD RI untuk menyuarakan aspirasi daerah terkait arah pembangunan nasional. Senator Elviana hadir bersama anggota DPD dari Sumatera Barat, Lampung, dan beberapa provinsi lainnya yang turut mendukung penguatan peran daerah dalam sistem pembangunan nasional.
Forum ditutup dengan sejumlah rekomendasi strategis yang akan dikaji lebih lanjut dalam proses penyusunan RPJPN. DPD RI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kepentingan daerah agar termanifestasi dalam kebijakan pembangunan jangka panjang Indonesia. ( Edi Tanjung)
＼ Get the latest news ／
