Jakarta, MNCCTVNews.com – Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja bersama Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, pada Rabu (9/7) di Gedung DPD RI, Jakarta.
Dalam rapat tersebut, Anggota DPD RI asal Daerah Pemilihan Jambi, Elviana, tampil kritis dan lugas menyampaikan sejumlah catatan penting terhadap laporan evaluasi kinerja pemerintah yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan.
“Elviana mengingatkan agar evaluasi kinerja pemerintah tidak hanya sebatas formalitas di atas kertas. Ia menekankan perlunya tindak lanjut nyata agar program-program yang dirancang benar-benar menyentuh kehidupan masyarakat di tingkat desa.**
“Evaluasi kinerja ini jangan hanya sekadar laporan di atas meja. Harus ada tindak lanjut nyata agar program benar-benar sampai ke rakyat di desa,” tegasnya.
Dana Ketahanan Pangan Perlu Aturan Rinci
Dalam forum yang dihadiri langsung oleh Sri Mulyani itu, Elviana juga menyoroti pelaksanaan program Ketahanan Pangan yang menggunakan Dana Desa. Ia menilai pemerintah perlu segera memperjelas kebijakan agar tidak membingungkan aparatur desa, khususnya terkait mekanisme dan pertanggungjawaban anggaran.
“Dana Ketahanan Pangan yang melibatkan Dana Desa perlu aturan yang rinci. Jangan sampai desa bingung, akhirnya pelaksanaannya setengah-setengah dan rawan bermasalah,” ungkap Elviana.
Dorongan untuk Hidupkan Koperasi Desa Merah Putih
Tak hanya soal ketahanan pangan, Elviana juga menyoroti pentingnya mengaktifkan Koperasi Desa Merah Putih sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat desa. Menurutnya, koperasi tersebut jangan hanya sebatas jargon, melainkan harus didukung dengan anggaran khusus dan selaras dengan Dana Desa.
“Koperasi Desa Merah Putih ini harus betul-betul dihidupkan. Jangan cuma jadi nama, tapi dananya tidak jelas. Harus ada pos khusus agar koperasi bisa menopang ekonomi warga desa,” ujarnya dengan tegas.
Respons Sri Mulyani dan Harapan Sinergi Nyata
Menanggapi berbagai masukan dari Elviana dan anggota Komite IV lainnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyambut baik dorongan DPD RI. Ia menegaskan komitmen Kementerian Keuangan untuk terus memperkuat kebijakan fiskal yang menyentuh akar pembangunan desa, termasuk evaluasi lintas sektor, sinkronisasi program ketahanan pangan, hingga dukungan anggaran untuk koperasi.
Rapat kerja ini diharapkan menjadi momentum nyata memperkuat sinergi pusat dan daerah, sekaligus memastikan bahwa Dana Desa benar-benar produktif, program Ketahanan Pangan berjalan optimal, dan Koperasi Desa Merah Putih dapat tumbuh menjadi tulang punggung ekonomi rakyat.
(Edi Tanjung)




