
Mncctvnews.com|MANADO — Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (AMPH) memberikan apresiasi terhadap langkah Dir Intelkam Polda Sulut Kombes Pol Malpa Malacoppo, S.H., S.I.K., M.I.K. yang dinilai mengedepankan komunikasi, dialog dan pendekatan persuasif dalam merespons berbagai aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Sikap terbuka dalam membangun ruang diskusi publik dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap kondusif, sekaligus memastikan berbagai aspirasi masyarakat dapat disampaikan melalui jalur komunikasi yang konstruktif.
Apresiasi tersebut disampaikan Fikri Alkatiri, selaku Ketua Umum DPP LSM Garda Timur Indonesia (GTI), bersama Stenly Sendouw, selaku Ketua Ormas Adat Nusa Utara.
Menurut keduanya, komunikasi antara aparat penegak hukum dan elemen masyarakat tidak harus selalu berada dalam suasana konfrontatif. Justru, ruang dialog yang terbuka dapat menjadi sarana untuk mempertemukan berbagai pandangan, mendengar aspirasi serta mencari solusi terhadap persoalan yang menjadi perhatian publik.
“Kami mengapresiasi keterbukaan Dir Intelkam Polda Sulut dalam menerima dan mendengarkan aspirasi. Bagi kami, ruang diskusi seperti ini sangat penting agar setiap persoalan dapat dibicarakan secara terbuka, objektif dan konstruktif,” ujar Fikri.
Sementara itu, Stenly Sendouw menilai pendekatan dialogis merupakan bentuk komunikasi publik yang perlu terus dipertahankan.
“Ketika masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi dan aparat membuka pintu komunikasi, maka potensi kesalahpahaman dapat diminimalisir. Kami berharap pola komunikasi seperti ini terus dikembangkan,” kata Stenly.
AMPH juga menegaskan bahwa penyampaian aspirasi merupakan bagian dari kehidupan demokratis. Namun, aspirasi tersebut diharapkan tetap disampaikan secara tertib, bertanggung jawab dan menghormati ketentuan hukum yang berlaku.
Bagi AMPH, keterbukaan komunikasi antara masyarakat dan kepolisian merupakan modal penting dalam membangun kepercayaan publik sekaligus menjaga kondusifitas Sulawesi Utara.
“Yang kami dorong adalah dialog, komunikasi dan solusi. Aspirasi tetap harus disampaikan, tetapi keamanan dan kondusifitas daerah juga harus menjadi tanggung jawab bersama,” tutup Fikri.
Dengan pendekatan yang mengedepankan komunikasi dan keterbukaan tersebut, AMPH berharap hubungan antara kepolisian dan seluruh elemen masyarakat di Sulawesi Utara semakin harmonis, produktif dan mampu menghadirkan penyelesaian terhadap berbagai persoalan secara objektif serta berkeadilan.




